Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Minta Gubernur Sumut Tegas Benahi Danau Toba, Ini Sebabnya

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur Sumatera Utara untuk bersikap tegas dalam membenahi kawasan wisata super prioritas Danau Toba. Hal ini disampaikan saat meresmikan layanan taksi online di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang hari ini.

Baca: Ada Kendala Lahan, Luhut Ingin Proyek LRT Lanjut di Awal Agustus

"Saya minta Pak Gubernur bersikap tegas membenahi Danau Toba, termasuk kepada para bupati sekawasan danau," kata Luhut kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kamis, 11 Juli 2019.

Luhut menjelaskan, saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya membenahi kawasan wisata super prioritas seperti Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Danau Toba. Sebagai prioritas nasional, menurut Luhut, seharusnya lingkungan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara itu bebas pencemaran.

Pasalnya, jika danau tercemar, akan menjadi promosi yang buruk untuk wisatawan. Apalagi sekarang pariwisata di Indonesia sudah terintegrasi.

Danau Toba, menurut Luhut, sudah punya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Dengan demikian, pengembangannya seharusnya tidak hanya lewat promosi namun bagaimana meningkatkan pelayanan serta menjaga lingkungan tetap asri.

“Promosi membuat orang banyak datang, tapi begitu lihat Danau Toba jorok, akan jadi iklan yang jelek buat kita," ucap Luhut. "Pak Gubernur, saya titip kebersihan Danau Toba, jangan dicemari. Itu saya minta supaya dilakukan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah belakangan ini terus menggenjot kawasan wisata super prioritas. Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan pembangunan infrastruktur di kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) rampung tahun depan.

"Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal, airport, runway, rampung," kata Jokowi dalam siaran tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu, 10 Juli 2019.

Pemerintah, kata Jokowi, sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Labuan Bajo juga merupakan daerah yang diprioritaskan untuk menjadi salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan.

Jokowi menyebutkan, pemerintah telah merencanakan destinasi wisata baru sudah sejak dua tahun lalu. "Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo," ujarnya.

Khusus pengelolaan bandara, kata Jokowi, akan menjadi perhatian tersendiri, misalnya dengan melakukan lelang. Menurut dia, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional. Sehingga dapat menarik minat turis-turis untuk datang ke Labuan Bajo dan diharapkan akan meningkatkan devisa.

Baca: Menteri Luhut Janji Usut Penyebab Anjloknya Harga Garam Petani

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembenahan kawasan dan pembangunan fasilitas-fasilitas Pulau Komodo dinilainya harus terintegrasi dengan Pulau Rinca, yang masih termasuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Komodo. Saat ini di Pulau Komodo kurang lebih ada 1.700 komodo dan di Pulau Rinca kurang lebih ada 1.040 komodo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

56 menit lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

3 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

8 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.